Peranan TIK Bidang Politik

Peranan Teknologi Informasi dalam Politik

Politik adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan bersama. Ditinjau dari makhluk sosial, jelaslah bahwa politik merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan kelas, hingga negara adalah sebuah kegiatan politik.Politik memerlukan keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal yang sudah ditetapkan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang konvensional tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan politik itu adalah sebuah negara yang mengurus ratusan juta penduduk dan harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi digunakan untuk membantu menyatukan kegiatan politik.

 Teknologi Informasi Politik

Untuk mencapai tujuan maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik.

Sayangnya di hingga saat ini kegiatan politik seringkali terbentur masalah untuk berhubungan seperti jauhnya jarak antara yang satu dengan yang lainnya, hingga kegiatan pengarsipan yang kacau dan rumit hingga perkembangan cita-cita suatu golongan terganggu akibat tercecernya sumber evaluasi. Padahal hakikat dari politik adalah hubungan antar manusia dengan kekuatan otoritas untuk mendapatkan satu tujuan, namun jika hubungan itu tidak dapat dilaksanakan maka sia-sia lah kegiatan politik tersebut.

Kegiatan politik identik dengan kegiatan kenegaraan yang ruwet dan tidak menyenangkan. Padahal, tanpa adanya politik maka sistem negara tidak bisa berjalan. Demokrasi tidak berkumandang. Suara rakyat tidak dapat direalisasikan. Generalisasi pandangan terhadap politik ini diakibatkan ketidaknyamanannya bagi masyarakat yang awam terhadap politik. Bagi

Anggota MPR menggunakan budayanya dan pandangannya sendiri dalam menghadapi masalah. Mayoritas masyarakat menggunakan pandangan awam  untuk berpendapat. Dikarenakan tidak sinkronnya dalam menyampaikan pendapat antara wakil rakyat dengan rakyat menyebabkan pendapat yang diajukan wakil rakyat berbeda dengan yang diinginkan sesungguhnya.

Kacaunya sistem dan masih primitifnya kegiatan politik di era modern ini menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terpuruk. Komunikasi yang terkesan satu arah membingungkan masyarakat untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah. Padahal dituangkan di konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam realisasinya minim. Bila tidak ditindaklanjuti maka rakyat dapat menjadi pasif dan sistem demokrasi tidak berjalan.